BAWASLU NTB MINTA KPU KOTA MATARAM TERIMA SAHAJA TANPA DAFTAR ULANG

Mataram - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat mengkritik langkah KPU Kota Mataram yang membuat jadwal pendaftaran ulang untuk pasangan Salman – Jana Hamdiana atau Sahaja. Mestinya KPU Kota Mataram menerima Pasangan Sahaja yang telah dilaksanakan pada awal agustus lalu sesuai dengan isi rekomendasi dari Panwaslu dalam sidang sengketa.

Hal itu dikatakan  anggota Bawaslu Provinsi NTB Bambang Karyono,dia mengatakan KPU Kota Mataram lebih mengacu kepada petunjuk teknis KPU Pusat yang merupakan buah penafsiran  dari keputusan Panwaslu Kota Mataram namun sesungguhnya,putusan Panwaslu yang bersipat final dan mengikat tidak membuat penapsiran baru,karena hal itu menyalahi aturan." keputusan panwas kota mataram itu adalah memerintahkan KPU Kota Mataram untuk menerima pasangan SAHAJA,bukan membuka pendaftaran lagi",ujar Bambang.

Dia mempertanyakan keputusan KPU Kota Mataram yang membuka pendaftaran kembali di Pilkada, karena kebijakan itu tidak sesuai dengan isi rekomendasi dari panwaslu,jika keputusan ini merupakan arahan dari KPU RI, maka KPU RI diminta untuk menunjukkan dasar hukumnya,"atau jangan – jangan KPU Kota Mataram yang mengada ada" katanya.

Menurutnya, Keputusan KPU yang membuka ruang pendaptaran  ulang Pilkada Kota Mataram memiliki dampak yang cukup bias yaitu akan berpengaruh pada seluruh administrasi persyaratan calon.

Selain itu semua keputusan Panwaslu Kota Mataram tidak berguna sama sekali. “Mestinya sudah tidak ada celah lagi bagi pihak lain untuk mengubah,menambah atau mengurangi seluruh persyaratan yang sudah diserahkan paket Sahaja pada pendaftaran lalu,KPU mestinya focus melakukan verifikasi yang diserahkan bukan membuka pendaftaran lagi" Ujarnya.

Bambang menegaskan,Panwaslu Kota Mataram tidak akan mengakui tahapan jadwal yang dibuat oleh KPU berupa pembukaan pendaftaran Calon Walikota di Kota Mataram,untuk pasangan SAHAJA, jika KPU tidak melaksanakan perintah Undang – Undang,Panwas Kota Mataram akan melaporkan KPU Kota Mataram ke DKPP."karena tidak melaksanakan putusan secara utuh sepenuhnya.padahal putusan sengketa itu final dan mengikat artinya wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan keputusan itu" katanya.  

Dipublikasikan › 01-09-2015 | Dibaca › 574 kali

Komentar