Komisioner

Ketua Bawaslu Provinsi NTB—Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga

Muhammad Khuwailid, S.Ag., MH.


Lahir di Desa Darek, sebuah desa di Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, 6 Juli 1973, dari pasangan H. Fuad dan Hj. Fauziah. Khuwailid menempuh pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di desa kelahirannya, kemudian ke Madrasah Aliyah Negeri 1 Mataram. Ia melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1 di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, dan melanjutkan ke jenjang S2 dengan mengambil program Ilmu Hukum di perguruan tinggi yang sama.

Pernah menjadi tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mataram (UIN Mataram sekarang), dan mencari pengalaman dengan berkiprah di Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Khuwailid kemudian memutuskan untuk terjun sebagai pengawal demokrasi dengan melibatkan diri sebagai penyelenggara pemilu. Kiprahnya dalam dunia kepemiluan ia mulai pada tahun 2003 sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lombok Tengah periode 2003-2008. Kemudian pada periode berikutnya (2008-2012) sebagai anggota KPUD Kabupaten Lombok Tengah. Berbekal pengalamannya itu, ia melangkah ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat dan terpilih menjadi Ketua Bawaslu Provinsi NTB masa bakti 2012-2017 sekaligus Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran. Selanjutnya ia kembali dipercaya sebagai Ketua Bawaslu Provinsi NTB periode 2017-2022 sekarang ini.



Anggota Bawaslu Provinsi NTB—Divisi Organisasi dan SDM

Itratip, ST., MT.


Lahir di Desa Anyar Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, pada 3 Juli 1980. Menamatkan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Bayan, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas ke SMA 5 Mataram yang diselesaikannya pada tahun 1999. Studi S1 ditempuhnya di Fakultas Teknik Universitas Mataram yang diselesaikannya pada tahun 2005.

Sejak memasuki dunia kampus ia langsung berkecimpung dalam organisasi kemahasiswaan. Kiprahnya dalam organisasi kemahasiswaan setidaknya tergambarkan dalam beberapa periode penting. Pada 2001-2002 ia terpilih menjadi Ketua Umum HMI Komisariat Fakultas Teknik Unram. Pada tahun 2002-2003 menjadi Sekretaris Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Teknik Unram. Dan dipercayakan sebagai Ketua Umum HMI Cabang Mataram pada tahun 2004-2005.

Pasca studi S1, Itratip memperkaya diri dengan berbagai pengalaman kerja di berbagai bidang. Ia terjun dalam dunia pers dengan berperan sebagai sekretaris redaksi Koran Berita pada tahun 2006-2007. Kemudian banyak terlibat sebagai peneliti part time di berbagai institusi, seperti P3P Unram, P2BK Unram (sekarang LPP Unram), GTZ-GLG, UNDP, BAPPEDA Provinsi NTB, dan lembaga lainnya. Kemudian pada tahun 2010-2012 ia menempuh studi S2 Teknik Pengairan di Universitas Brawijaya, Malang.

Itratip tercatat sebagai salah seorang pendiri Universitas Nahdhatul Ulama (UNU) NTB, yang mendapatkan ijin operasional pada tahun 2014. Di perguruan tinggi inilah ia mengabdikan ilmu akademiknya sebagai Dosen Teknik Lingkungan. Kemudian diberikan tanggungjawab sebagai Dekan Fakultas Teknik UNU NTB.

Kesibukannya di dunia akademik dan penelitian tidak melunturkan ketertarikannya pada dunia politik yang mulai tumbuh sejak masa mahasiswanya. Ketertarikan itulah yang turut mendorongnya bergelut sebagai penyelenggara pemilu, dan membawanya menjadi Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB periode 2017-2022.

 


Anggota Bawaslu Provinsi NTB—Divisi Penindakan Pelanggaran

Umar Achmad Seth, SH., MH.

Lahir di Singaraja pada 22 Agustus 1976. Sejak usia pra sekolah sudah diboyong kembali ke kampung asalnya di Kandai I, Dompu, Nusa Tenggara Barat. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Inpres Kandai I Dompu dan SMP Negeri I Dompu. Setelah menamatkan pendidikan di SMA Negeri I Dompu pada tahun 1994, Umar mulai menjejakkan kaki di Kota Mataram untuk menempuh kuliah. di Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Umar kemudian berdomisili di Kabupaten Lombok Barat. Menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2009-2014, dan melanjutkan untuk periode 2014-2019. Namun, sebelum purna tugas pada periode kedua tersebut, ia kemudian memilih untuk menjadi pengawas pemilu. Berbekal pengalaman dan pengetahuannya dalam kepemiluan, ia pun terpilih menjadi anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk masa bakti 2017-2022.

Dalam kesehariannya sebagai mahasiswa, Umar menyempatkan diri menimba pengalaman dalam organisasi kemahasiswaan. Organisasi yang diikutinya antara lain; Forum Komunikasi Mahasiswa Mataram (FKMM) 1996-2001, dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Mataram 1999. Sejak menyelesaikan studi S1, suami dari Erna Suriani ini banyak bergelut dalam dunia advokasi. Pada tahun 2000-2006 ia bergabung dalam Lembaga Studi Advokasi Rakyat, Demokrasi dan Hak Asasi (LeSA Demarkasi), sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang advokasi. Ia juga tercatat sebagai advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Nusa Tenggara Barat (LBH-NTB) pada tahun 2005-2009. Pengalamannya inilah yang kemudian membawanya mengarungi dunia kepemiluan hingga saat ini.